SEJARAH, LATAR BELAKANG, dan LANDASAN HAKI

Kalau dilihat secara historis,
undang-undang mengenai HaKI
pertama kali ada di Venice, Italia
yang menyangkut masalah paten
pada tahun 1470. Caxton, Galileo
dan Guttenberg tercatat sebagai
penemu-penemu yang muncul
dalam kurun waktu tersebut dan
mempunyai hak monopoli atas
penemuan mereka.
Hukum-hukum tentang paten
tersebut kemudian diadopsi oleh
kerajaan Inggris di jaman TUDOR
tahun 1500-an dan kemudian lahir
hukum mengenai paten pertama di
Inggris yaitu Statute of Monopolies
(1623). Amerika Serikat baru
mempunyai undang-undang paten
tahun 1791. Upaya harmonisasi
dalam bidang HaKI pertama kali
terjadi tahun 1883 dengan lahirnya
Paris Convention untuk masalah
paten, merek dagang dan desain.
Kemudian Berne Convention 1886
untuk masalah copyright atau hak
cipta.
Tujuan dari konvensi-konvensi
tersebut antara lain standarisasi,
pembahasan masalah baru, tukar
menukar informasi, perlindungan
mimimum dan prosedur
mendapatkan hak. Kedua konvensi
itu kemudian membentuk biro
administratif bernama the United
International Bureau for the
Protection of Intellectual Property
yang kemudian dikenal dengan
nama World Intellectual Property
Organisation (WIPO). WIPO
kemudian menjadi badan
administratif khusus di bawah PBB
yang menangani masalah HaKI
anggota PBB.
Sebagai tambahan pada tahun
2001 World Intellectual Property
Organization (WIPO) telah
menetapkan tanggal 26 April
sebagai Hari Hak Kekayaan
Intelektual Sedunia. Setiap tahun,
negara-negara anggota WIPO
termasuk Indonesia
menyelenggarakan beragam
kegiatan dalam rangka
memeriahkan Hari HKI Sedunia
Sejak ditandatanganinya
persetujuan umum tentang tariff
dan perdagangan (GATT) pada
tanggal 15 April 1994 di
Marrakesh-Maroko, Indonesia
sebagai salah satu negara yang
telah sepakat untuk melaksanakan
persetujuan tersebut dengan
seluruh lampirannya melalui
Undang-undang No. 7 tahun 1994
tentang Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia
(WTO).
Lampiran yang berkaitan dengan
hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
adalah Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights (TRIP’s)
yang merupakan jaminan bagi
keberhasilan diselenggarakannya
hubungan perdagangan antar
Negara secara jujur dan adil,
karena :
1. TRIP’s menitikberatkan kepada
norma dan standard
2. Sifat persetujuan dalam TRIP’s
adalah Full Complience atau
ketaatan yang bersifat memaksa
tanpa reservation
3. TRIP’s memuat ketentuan
penegakan hukum yang sangat
ketat dengan mekanisme
penyelesaian sengketa diikuti
dengan sanksi yangbersifat
retributif.
Tumbuhnya konsepsi kekayaan
atas karya-karya intelektual pada
akhirnya juga menimbulkan untuk
melindungi atau mempertahankan
kekayaan tersebut. Pada gilirannya,
kebutuhan ini melahirkan konsepsi
perlindungan hukum atas kekayaan
tadi, termasuk pengakuan hak
terhadapnya. Sesuai dengan
hakekatnya pula, HaKI
dikelompokan sebagai hak milik
perorangan yang sifatnya tidak
berwujud (Intangible).
Pengenalan HaKI sebagai hak milik
perorangan yang tidak berwujud
dan penjabarannya secara lugas
dalam tatanan hukum positif
terutama dalam kehidupan
ekonomi merupakan hal baru di
Indonesia. Dari sudut pandang
HaKI, aturan tersebut diperlukan
karena adanya sikap penghargaan,
penghormatan dan perlindungan
tidak saja akan memberikan rasa
aman, tetapi juga mewujudkan
iklim yang kondusif bagi
peningkatan semangat atau gairah
untuk menghasilkan karya-karya
inovatif,inventif dan produktif.
Jika dilihat dari latar belakang
historis mengenai HaKI terlihat
bahwa di negara barat (western)
penghargaan atas kekayaan
intelektual atau apapun hasil olah
pikir individu sudah sangat lama
diterapkan dalam budaya mereka
yang kemudian ditejemahkan dalam
perundang-undangan.
HaKI bagi masyarakat barat
bukanlah sekedar perangkat hukum
yang digunakan hanya untuk
perlindungan terhadap hasil karya
intelektual seseorang akan tetapi
dipakai sebagai alat strategi usaha
dimana karena suatu penemuan
dikomersialkan atau kekayaan
intelektual, memungkinkan
pencipta atau penemu tersebut
dapat mengeksploitasi ciptaan/
penemuannya secara ekonomi.
Hasil dari komersialisasi penemuan
tersebut memungkinkan pencipta
karya intelektual untuk terus
berkarya dan meningkatkan mutu
karyanya dan menjadi contoh bagi
individu atau pihak lain, sehingga
akan timbul keinginan pihak lain
untuk juga dapat berkarya dengan
lebih baik sehingga timbul
kompetisi.Perkembangan Haki di
Indonesia
Pada awal tahun 1990, di
Indonesia, HAKI itu tidak populer.
Dia mulai populer memasuki tahun
2000 sampai dengan sekarang.
Tapi, ketika kepopulerannya itu
sudah sampai puncaknya, grafiknya
akan turun. Ketika dia mau turun,
muncullah hukum siber, yang
ternyata kepanjangan dari HAKI itu
sendiri. Jadi, dia akan terbawa
terus seiring dengan ilmu-ilmu
yang baru. Tapi kalau yang
namanya HAKI dan hukum siber itu
prediksi saya akan terus
berkembang pesat, seiring dengan
perkembangan teknologi informasi
yang tidak pernah berhenti
berinovasi.
Inilah kira-kira perubahan
undang-undang perjalanan
perundangn-undang HAKI di
Indonesia sebagai berikut : UU No
6 Tahun 1982 ——-> diperbaharui
menjadi UU No 7 Tahun 1987——
> UU No 12 Tahun 1992——>
Terakhir, UU tersebut diperbarui
menjadi UU No 19 Tahun 2002
tentang Hak Kekayan Intelektual
yang disahkan pada 29 Juli 2002
ternyata diberlakukan untuk 12
bulan kemudian, yaitu 19 Juli
2003, inilah kemudian menjadi
landasan diberlakukannya UU HAKI
di Indonesia.
Apakah pemberlakuan HAKI
merupakan “kelemahan” Indonesia
terhadap Negara-negara maju yang
berlindung di balik WTO ?
Konsekuensi HAKI/akibat
diberlakukannya HAKI :
1. Pemegang hak dapat
memberikan izin atau lisensi kepada
pihak lain.
2. Pemegang hak dapat melakukan
upaya hukum baik perdata maupun
pidana dengan masyarakat
umum.
3. Adanya kepastian hukum yaitu
pemegang dapat melakukan
usahanya
dengan tenang tanpa gangguan
dari pihak lain.
4. Pemberian hak monopoli kepada
pencipta kekayaan intelektual
memungkinkan pencipta atau
penemu tersebut
dapat mengeksploitasi ciptaan/
penemuannya secara ekonomi.
Hasil dari komersialisasi penemuan
tersebut memungkinkan pencipta
karya intektual untuk terus
berkarya dan meningkatkan mutu
karyanya dan menjadi contoh bagi
individu atau pihak lain, sehingga
akan timbul keinginan pihak lain
untuk juga dapat berkarya dengan
lebih baik sehingga timbul
kompetisi.
Empat jenis utama dari HAKI
adalah:
• Hak cipta (copyright)
• Paten (patent)
• Merk dagang (trademark)
• Rahasia dagang (trade secret)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s